A password will be e-mailed to you.

Masa pandemi dinyatakan telah  menurunkan daya beli masyarakat. Tapi bukan berarti pelaku Indutri Menengah Kecil (IKM), tidak dapat menyalurka  produknya. Karena selain pasar ekspor, ada pasar belanja Pemerintah yang dapat disasar oleh para pelaku IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih, S.Teks, MA, dalam acara online dari Kemenperin Jakarta,  Selasa (13/7/2021), menyatakan IKM memiliki kontribusi yang sangat besar pada Industri Indonesia. Tercatat ada 99,7 persen IKM dalam Industri Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 66,2 persen.

Gati Wibawaningsih, S.Teks, MA

“Untuk mendukung hal, ini maka diperlukan pasar yang bisa menampung seluruh produk yang dihasilkan IKM. Terutama di masa pandemi di mana kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Maka diperlukan akses para pelaku IKM ke pasar kebutuhan belanja Pemerintahan, yang memang tetap ada walau pun pandemi,” kata Gati Wibawaningsih, yang menyebutkan  ada sekitar Rp600 triliun belanja barang dan modal Pemerintah di tahun 2021.

“Memang tidak mudah dimanfaatkan oleh masyarakat umum tapi harus menjadi perhatian karena potensinya sangat besar. Terutama IKM yang memiliki produk sesuai dengan barang jasa yang dibutuhkan dalam anggaran Pemerintah,” ucapnya.

Ia menyatakan Kemenperin sangat mendorong para pelaku IKM untuk dapat ikut serta dalam pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan oleh Pemerintah secara daring ini.

“Sejauh ini sudah ada 475 IKM yang mempunyai akun dalam marketplace Bela Pengadaan. Tapi hanya 188 IKM yang dapat dimasukkan ke dalam Bela Pengadaan dan memiliki akses pada kategori angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, suvenir dan furnitur, selanjutnya akan masuk juga alat kesehatan,” urainya.

Ia juga mendorong para pelaku IKM untuk mengecek ke e-katalog LKPP agar dapat mengetahui informasi kebutuhan belanja Pemerintah.

“Kami sudah meminta kepada LKPP untuk menambahkan jumlah IKM. Tapi disisi lain pelaku IKM juga harus melihat apa yang dibutuhkan Pemerintah. Dan jika memang ada tambahan untuk enam kategori yang sudah ada, info saja ke Kemenperin, agar kami juga bisa mengajukan ke LKPP,” kata Gati Wibawaningsih.

Selain pasar belanja Pemerintah,  juga mendorong pelaku IKM untuk memasuki pasar ekspor melalui ecommerce global.

“Terutama untuk industri kerajinan dan furnitur. Tentu saja nanti proses kurasinya bisa melewati program esmart Kemenperin,” tuturnya.

Kebijakan Kemenperin dalam membantu IKM, lanjutnya, tak hanya membantu dalam segi pengetahuan dan informasi tapi juga dalam peningkatan kompetensi, akses informasi, logistik distribusi dan peningkatan produktivitas.

“Kami akan memberikan pelatihan hingga mempertemukan para pelaku IKM dengan para profesional agar dapat sharing informasi dan belajar dalam mengembangkan produk yang dapat bersaing. Bersaing dari segi harga dan kualitas,” tandasnya.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman menyatakan Indonesia memiliki pasar yang besar dan setengah dari penghasilan masyarakat ditujukan untuk membeli makanan dan minuman.

“Sehingga, sangat terbuka luas kesempatan pada pelaku IKM untuk memenuhi pasar ini. Terutama untuk IKM yang terus memberikan produk terbaru kepada para konsumen,” kata Adhi.

Ia juga menyatakan konsumen makanan dan minuman saat ini membutuhkan produk inovaai dan bernilai tambah.

“Jadi, pelaku IKM harus berinovasi menghasilkan produk yang lebih fungsional dan bernilai tambah, sehingga bisa memenuhi keinginan pasar,” ucapnya.

Adhi mengungkapkan walau pun pandemi, peluang bagi para pelaku IKM makanan dan minuman masih sangat terbuka luas.

“Contohnya, dalam produk rempah, Indonesia masih bisa meningkatkan. Karena saat ini ekapor kita pada beberapa rempah masih kecil. Padahal permintaan pasar besar. Misal, untuk ekspor kunyit ke Australia, kita kalah oleh Malaysia. Artinya, itu peluang kan, bagaimana kita meningkatkan produksi dan mengambil celah yang ada,” ujarnya.

Diakui olehnya, jumlah pelaku IKM memang lebih besar dibandingkan pelaku industri menengah besar. Tapi hasilnya, IKM masih kalah.

“Jadi harus dimanfaatkan pandemi ini, agar IKM bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam sektor makanan dan minuman ini. Tentunya dengan kemampuan untuk memenuhi ketentuan sesuai standar dan regulasi,” pungkasnya. (Natasha Diany) Photo : ND